Biaya sebesar 10,471 milar ang dikeluarkan Sekretariat Jenderal DPR untuk membangun gedung DPR dinilai terlalu mahal. Sebab biaya tersebut hanya digunakan untuk membayar manajemen konstruksi sebesar 864 juta dan konsultan perencanaan senilai 9,6 miliar . Ketidaksetujuan rakyat atas pembangunan ini , bisa dilaksanakan dengan ungkapan lisan dalam forum silaturrhami maupun pernyataan-pernyataan yang dapat disampaikan melalui kantor DPRD masing-masing atau kantor partai di daerah masing-masing Sebab, pada hakikinya rakyatlah pemilik kedaulatan. Jika rakyat menyatakan bahwa proses pembangunan gedung tersebut harus dihentikan, maka tidak ada alasan apapun bagi DPR untuk tetap melanjutkannya. Jika rakyat menyatakan anggota DPR hanya layak dapat gedung sederhana misalnya, maka itulah keputusan rakyat yang harus dilaksanakan oleh DPR,
Anggota DPR juga harus lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan.
Rencana pembangunan gedung baru DPR itu sendiri menimbulkan sikap pro dan kontra di kalangan para wakil rakyat itu. Ada yang menyebutkan bahwa pembangunan gedung baru itu harus ditunda karena para wakil rakyat mesti memikirkan upaya-upaya konkret membantu jutaan rakyat yang sedang menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Namun di lain pihak, ada pula anggota DPR yang bersikeras bahwa karena rencana pembangunan gedung itu sudah lama dilakukan maka harus dilanjutkan.
Mantan wakil presiden Jusuf Kalla menilai proyek pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berada di kawasan Senayan, Jakarta dengan menelan dana Rp1,2 triliun itu adalah terlalu mahal dan mewah. "Angka Rp1,2 triliun itu kemahalan, terlalu mewah," kata Kalla . Kalla yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PMI menilai proyek pembangunan gedung DPR yang terlalu mewah itu seharusnya ditinjau ulang. "Apakah urgensinya itu sekarang karena ada lebih hal-hal lain yang perlu lebih diperhatikan," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar